Vanuatu menyerukan penyelidikan PBB pelanggaran hak asasi dugaan di provinsi-provinsi Papua, Indonesia

28 September 2013 - Vanuatu hari ini meminta PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi Papua Indonesia dan status politik mereka, dengan Perdana Menteri yang menyatakan bahwa Papua Barat telah secara konsisten membantah semacam pengakuan oleh badan dunia.

[caption id="attachment_864" align="alignleft" width="307"] [Moana Kalosil Karkas, Perdana Menteri Republik Vanuatu. UN Photo / Ryan Brown][/caption]

"Kita sekarang berunding tentang masalah Suriah, tapi ketika datang ke masalah hak-hak rakyat Papua Barat, suara kami yang dimatikan bahkan dalam podium ini" Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil kepada Debat Umum Majelis Umum tahunan, mengacu pada perang saudara yang telah menewaskan sekitar 120.000 Suriah, sopir beberapa 6,6 juta dari rumah mereka dan melihat penggunaan senjata kimia.

"Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh? Orang-orang Papua Barat mencari untuk PBB sebagai mercusuar harapan ... Mari kita, pemimpin rekan saya, dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat. Sudah saatnya bagi PBB untuk bergerak melampaui pinggiran dan alamat dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah. "

Pada bulan Mei Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay menyuarakan keprihatinan atas tindakan keras terhadap demonstrasi massa di provinsi Papua dan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. "Belum ada transparansi yang memadai dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua," katanya.

Selama tindakan keras, polisi Indonesia dilaporkan menembak dan menewaskan dua demonstran pada malam ulang tahun ke-50 mantan Nugini Belanda, menempati setengah bagian barat New Guinea Island, menjadi bagian dari Indonesia. Setidaknya 20 pengunjuk rasa ditangkap, banyak karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan.

"Jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia Papua Barat adalah kambing hitam politik perang dingin dan dikorbankan untuk memuaskan nafsu makan untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini," kata Mr Kalosil. "Hari ini mereka masih menjadi korban ketidaktahuan PBB."

Sumber:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46117&Cr=Indonesia&Cr1&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter#.UkfNMNItqsR