Puncak Jaya, TPNPB Tembak Satu Aggota Kopasus

Baku Tembak di Puncak Jaya, Satu Anggota Kopassus Tewas

[caption id="attachment_743" align="alignright" width="314"] Seorang prajurit TNI tewas dalam baku tembak dengan OPM di Puncak Jaya, Papua, Sabtu 31/8/2013[/caption]

VIVAnews - Aksi baku tembak antara personil TNI dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliat Tabuni kembali terjadi di Puncak Jaya, Papua, Sabtu, 31 Agustus 2013.

Baku tembak terjadi di Distrik Tingginambut sekitar pukul 14.00 WIT. Distrik Tingginambut selama ini dikenal sebagai markas OPM. Akibat insiden baku tembak itu satu anggota TNI tewas dan senjatanya dirampas.

Dari data yang berhasil dihimpun, kontak senjata terjadi secara sporadis, anggota sipil bersenjata itu menyerang Pos TNI Tingginambut secara tiba-tiba. Anggota TNI berupaya bertahan sehingga kontak senjata pun berlangsung.

 

Read More

Ketua MSG Serukan Para Pemimpin Tetap Dukung West Papua dan Kanaky

[caption id="attachment_737" align="alignright" width="240"] MSG Ketua Victor Tutugoro berbicara di MSG sekretariat upacara penyambutan pada Senin[/caption]

Ketua baru Melanesia Spearhead Group ( MSG ) , Victor Tutugoro , telah mendesak para pemimpin kelompok sub -regional Melanesia untuk menekan peran utama mereka dalam

kampanye untuk mendukung liberalisasi politik Kanaky - Kaledonia Baru dan Papua Barat .

Tutugoro mengulangi desakan dalam pidatonya pada hari Senin saat upacara penyambutan untuk kunjungan resmi pertamanya ke markas sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu sejak asumsi ketua MSG pada bulan Juni tahun ini .

Para Juru bicara FLNKS juru dan ketua MSG mengunjungi ibukota Vanuatu pekan ini untuk putaran keterlibatan , ini termasuk mengunjungi kursi MSG untuk pertama kalinya dalam kapasitasnya sebagai ketua MSG dan pertemuan dengan pemimpin pemerintahan Vanuatu .

Dalam sambutannya beliau mengatakan ia berencana untuk mengunjungi semua ibukota negara-negara anggota MSG setelah Vanuatu untuk membahas " lima tantangan utama " yang , dalam pandangannya , kelompok Melanesia yang dihadapi saat ini.

Read More

AS Bangun Pangkalan Militer, Pemerintah RI Diminta Waspada

[caption id="attachment_731" align="alignleft" width="163"] Dikhawatirkan pada jangka panjang, tujuan dari penempatan pangkalan militer tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal.[/caption]

Jurnas.com | PEMERINTAH RI diminta untuk tetap waspada dengan rencana Amerika menempatkan 2500 personel Marinir (USMC) di Robertson Barracks, pangkalan udara Australia yang berada di Darwin.

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan, dikhawatirkan pada jangka panjang, tujuan dari penempatan pangkalan militer tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal.

“Kalau menurut saya, kita harus kritis dan selalu waspada. Apa yang diinginkan oleh Pemerintah AS jangan sampai memang betul testing the water, tapi ke depannya nanti ternyata lain karena dia ada kendaraannya di situ,” kata Hikmahanto saat ditemui Jurnal Nasional usai menjadi pembicara Seminar Komisi Kejaksaan RI bertajuk Peran Komisi Kejaksaan RI dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan, di Hotel Le'Meredian, Jakarta, Rabu (23/11).

Read More

Video Pembukaan Kantor Gratis Kampanye Kemerdekaan Papua Barat di Belanda

[ustream id=37333453 hwaccel=1 version=3 width=480 height=384]
Video streaming by Ustream

[ustream id=37333823 hwaccel=1 version=3 width=480 height=302]
Video streaming by Ustream

[ustream id=37334425 hwaccel=1 version=3 width=480 height=302]
Video streaming by Ustream

Read More

INDONESIA: Polisi di Jayawijaya menembak Papua sakit mental sampai mati

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION - PROGRAM SERUAN MENDESAK

Urgent Appeal Kasus: AHRC-UAC-111-2013

20 Agustus 2013
-------------------------------------------------- -------------------
INDONESIA: Polisi di Jayawijaya menembak Papua sakit mental sampai mati

ISU: pembunuhan ekstra-yudisial, kekerasan polisi, hak untuk hidup; impunitas
-------------------------------------------------- -------------------

Dear teman-teman,

The Asian Human Rights Commission (AHRC) telah menerima informasi mengenai penembakan Papua dengan seorang perwira polisi di Jayawijaya, Papua. Dilaporkan bahwa petugas terlibat dalam perkelahian dengan orang yang menderita gangguan mental. Dua orang yang menyaksikan penembakan itu dipukuli dan ditahan di kantor polisi.

Read More

LSM Indonesia kritik kebijakan Australia soal pencari suaka

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia menyampaikan protes kebijakan terbaru dari Pemerintah Australia untuk mengalihkan pencari suaksa ke Papua Nugini dan Nauru.

LSM yang menamakan diri dalam koalisi SUAKA terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Human Rights Working Group menyebut kebijakan Pemerintah Australia itu tidak sejalan dengan prinsip Ham dan Konvensi PBB 1951 mengenai Status Pengungsi

Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dan Papua Nugini, Peter Oneil bersepakat untuk menjadikan puau Manus sebagai lokasi proses klaim status pencari suaka menjadi pengungsi.

Kesepakatan serupa juga berlaku dijajaki untuk di Nauru bagi para pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu.

Juru bicara SUAKA, Ali Akbar Tanjung, kepada Radio Australia mengatakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia bukanlah sebuah keberhasilan dan melanggar hak asasi para pencari suaka.

Read More

Gratis kantor Kampanye Papua Barat dibuka di Belanda

6 Agustus 2013
belanda officeOn 15 Agustus 2013, kami membuka kantor baru di Den Haag, Belanda. Puluhan orang menghadiri hari bersejarah ini, langkah lain yang sangat penting di jalan menuju Papua Barat penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.

Melalui kantor ini dan cabang-cabang lain di seluruh dunia, kami akan terus mendidik dan menginformasikan masyarakat internasional sehingga semua akan dapat memahami mengapa rakyat Papua Barat yang menangis untuk kebebasan dari colonialism.We Indonesia akan terus berjuang melawan ilegal pekerjaan, penderitaan dan genosida di Papua Barat oleh pasukan keamanan militer dan Indonesia.

belanda kantor office2This adalah jantung dari perjuangan yang sangat sendiri di mana kampanye kebebasan Papua Barat internasional dimulai tepat 51 tahun yang lalu di Den Haag saat pemerintah Belanda menandatangani apa yang disebut "New York Agreement" di bawah tekanan dari Amerika Serikat dan Indonesia dan oleh karena itu bangsa Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia dan perjuangan internasional melawan kolonialisme lahir.

Read More

Mendukung Pembukaan Kantor FWPC NL, Ribuan Rakyat Hadiri Parade Budaya di Jayapura

Mendukung Pembukaan Kantor FWPC NL, Ribuan Rakyat Hadiri Parade Budaya di Jayapura

[caption id="attachment_682" align="alignleft" width="314"] Parade Budaya di Jayapura 15 Agustu 2013[/caption]

KNPB Jayapura: Ribuan rakyat Papua mendukung pembukaan kantor Kampanye Papua Merdeka di Belanda , dan protes atas Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang dilakukan sepihak demi kepentingan Negara kapitalis dan colonial atas bangsa Papua.

Demo damai tersebut berlangsung kemarin tanggal 15 Agustus 2013, tempat di Expo Waena depan Museum Budaya Papua. Demonstran hadiri dari berbagai sector yang ada antaranya KNPB Kota Madya dan KNPB Sentani dan KNPB pusat bersama ribuan rakyat berkumpul di Expo Waena.

Demonstrasi yang dinamakan dengan Prade Budaya ini dimulai pukul: 08: 12 WP, hingga selesai sore hari. Pidato politik terus bergantian disampaikan oleh Agus Kosai selaku Ketua I KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo Koordinator Aksi Demo Damai dan Buchtar Tabuni Ketua Parlement West Papua.

Read More

Aparat TNI dan Polisi Upaya Gagalkan Demo KNPB

Polda Papua dan jajarannya terus lakukan upaya gagalkan demo damai, 15 Agustus 2013 yang sebelumnya rencanakan KNPB, dalam rangga terkait 15 Agustus 1962 Perjanjian New York Agreement, dan Mendukung Pembukaan Kantor Free West Papua Campaign NL di Negeri Belanda.

Upaya aparat kepolisian Polres Jayapura telah melakukan tindakan penangkapan terhadap ketua I KNPB Agus Kosai dan beberapa anggota KNPB lainnya.

Hal itu terjadi Rabu 14 Agustus 2013, sekitar pukul 16:00 wp di pos Polsek kampung harapan, penangkapan terjadi sejak Agus Kosai dan rombongan membawa sound system untuk persiapan kegiatan dari Waena ke lapangan Theys Hio Eluai.

Read More

Anggota Polisi Polres Jayawijaya Wamena, Menembak Seorang Pemuda

[caption id="attachment_661" align="alignleft" width="158"] Irwan Wenda (27)[/caption]

Wamena Papua kemarin Polisi menembak pemuda dari Kabupaten Lani Jaya Papua, penembakan itu terjadi di Jln. Ahmad Jani, Depan Warnet Papua.com. Jarak sekitar 15 m

eter dari Polres Jayawijaya antara tempat kejadian. Insiden itu terjadi pada Kamis 8 Agustus 2013, Pukul:10: 30 WP.

Penembakan dilakukan oleh satu anggota Polisi dari lima anggota Polisi di tempat kejadian, Polisi menembak dia ketika korban mengatakan kepada lima anggota Polisi, “Pesawat sudah mendarat jadi menyimpan barang-barang”, kata korban kepada lima anggota Polisi itu.

Read More

Papua activist blames deadly shooting on military firing at ambulance

Papua activist blames deadly shooting on military firing at ambulance

Posted at 06:28 on 08 August, 2013 UTC

An independence campaigner in Indonesia’s remote Papua province says a deadly shooting last week was the fault of Indonesian soldiers, who shot at an ambulance.

Reports from local media say one man, Erik Yoman, was killed, and several others injured, including medical officers.

Yasons Sambom says the ambulance was attending to a pregnant woman when the gunmen opened fire, and local rebels would never shoot at an ambulance.

Read More

Papuans Behind Bars: Juli 2013

Papuans Behind Bars: Juli 2013

Ringkasan

Pada akhir Juni 2013, terdapat 57 orang tahanan politik dalam penjara di Papua.  Sebanyak lima orang ditangkap bulan ini; namun empat yang ditahan telah dibebaskan tanpa tuduhan. Kelimanya ditahan karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi atau pertemuan damai.  Informasi baru diterima dari sumber-sumber dan laporan surat kabar setempat menyoroti keparahan akses yang tidak mencukupi ke perawatan medis yang dihadapi oleh tahanan politik.

Vonis untuk kasus perayaan Hari Pribumi di Yapen dan kasus amunisi di Abepura telah disampaikan, sedangkan persidangan untuk Matan Klembiap, dalam kasus penangkapan Depapre, dan penangkapan Sarmi masih diteruskan. Persidangan untuk kasus 1 Mei di Aimas akan dimulai pada bulan Agustus. Informasi baru diterima telah menjelaskan kasus Atis Rambo Wenda yang keliru dilaporan sebagai Athys Wenda di Update Juni kami.

Read More

Pendeta Menolak Usulan Doa Untuk Perjuangan Kemerdekaan Papua dari Mimbar, Akhirnya Terjadi Keributan

[caption id="attachment_648" align="alignleft" width="78"] Yali Bahabol[/caption]

Sentani 21 Juli 2013,  Jemaat Bukit Tabor  Dedominasi Gereja GIDI Kelasis Senja tengah Khotbah seorang pendeta terjadi keributan, akibat pendeta dalam khotbahnya menyinggung perjuangan kemerdekaan Papua Barat, yang sangat pertentangan dan merendahkan martabat perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Hal itu dikatakan Yali Bahabol kepada media ini (5/8/2013) dari rumahnya di Sentani Papua.

Yali Bahabol menghentikan khotba dari Pdt. Fredi Ayomi di Jemaat Bukit Tabor Gereja GIDI. Yali menceritakan kejadian itu, kepada media ini. Yali baru 2 kali ikut ibadah hari minggu di Gereja GIDI Jemaat Bukit Tabor, “saya dua kali ikut ibadah itu, semua pendeta di Jemaat itu tidak pernah doakan untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Papua, misi penjelamatan umat Tuhan yang dijayah bangsa Indonesia ini” kata Yali.

Read More

Australia tidak bisa mengabaikan pelanggaran hak asasi di Papua Barat

Sementara itu terpuji, menteri luar negeri Australia menyerukan penyelidikan atas pembunuhan pemimpin kemerdekaan damai, Mako Tabuni, anggota parlemen masih belum menerima informasi yang memadai tentang penyelidikan ini melalui senat perkiraan permintaan.

Sayangnya, meskipun panggilan Wenda untuk mengakhiri pendudukan ilegal Indonesia dan pelanggaran HAM berat, menteri luar negeri menolak Dukungan Australia untuk kebebasan Papua Barat sebagai 'idealis' dan 'benar-benar tak terbayangkan', takut 'apa biaya dalam hal persahabatan kita dengan Indonesia dan dalam hal anggaran kami dari pengaturan yang berbeda. "

Namun, Jennifer Robinson mengakui ada beberapa hal Australia bisa melakukan, sementara menghormati integritas teritorial Indonesia. Ini termasuk, mendorong akses yang lebih besar bagi wartawan sehingga kita tahu apa yang terjadi di sana, serta meningkatkan sejumlah masalah hak asasi manusia yang tercantum dalam perjanjian PBB yang ditandatangani Indonesia.

Read More